16 February 2017

Apa Sistem Hukum Anglo Saxon ?

Apa Sistem Hukum Anglo Saxon
  • Mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis).
  • Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara,Kanada, Amerika Serikat.
Sumber Hukum :

1. Putusan – putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi (judicial decisions). Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.

2. Kebiasaan - kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, kerena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.

Putusan pengadilan, kebiasaan danperaturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental.


Peran Hakim :
1. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

2. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim – hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis.

Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent).

Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah Case Law.
Penggolongannya :
  • Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal pula pembagian ”hukum publik dan hukum privat”.
  • Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental
  • Sementara bagi hukum privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika (Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental ”hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu”.
  • Berbeda dengan itu bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian ”hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of persons, hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of tort).
  • Seluruhnya tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan kebiasaan. 
Pembentukan Hukum :
  1. Dipengaruhi oleh Sistem Hukum
  2. Faktor Politik
  3. Faktor Ekonomi
  4. Faktor sosial dan dll.
"Baca juga Apa Sistem Hukum Eropa Kontinental ?"
*Sumber PPT Oleh Zulwisman, SH. MH

Apa Itu Sistem Hukum Eropa Kontinental ?

Apa Sistem Hukum Eropa Kontinental
  • Berkembang di negara-negara Eropa (Istilah lain Civil Law = Hukum Romawi).
  • Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad 5 (527-565 M).
  • Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut Corpus Juris Civilis (hukum yg terkodifikasi)
  • Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda).
  • Artinya adalah menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai daar berlakunya hukum dalam suatu negara.
Prinsip utama atau prinsip dasar :
  • Bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
  • Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU.
  • Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi ”tidak ada hukum selain undang-undang”
  • Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang (hukum adalah undang-undang). 
Peran Hakim : Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

Putusan Hakim : Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins res ajudicata) sbgmana yurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo Saxon (Mazhab/Aliran Freie Rechtsbegung)

Sumber Hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental :
  1. Undang-undang dibentuk oleh legislatif (Statutes).
  2. Peraturan-peraturan hukum’(Regulation = administrasi negara = PP, dll), dan
  3. Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. 
Penggolongan Hukumnya :

Berdasarkan sumber hukum diatas maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu :
  1. Bidang hukum publik dan
  2. Bidang hukum privat.
"Baca juga Apa Sistem Hukum dan Pembentukan Hukum ?"
*Sumber PPT : Zulwisman, SH. MH

Apa Itu Sistem Hukum dan Pembentukan Hukum ?

Apa Itu Sistem Hukum dan Pembentukan Hukum ?
Pengertian Sistem dan Sistem Hukum
  • Sistem berasal dari bahasa Yunani Systema yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-amacam bagian.
  • Prof. Subekti, SH sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruh yang tediri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.
  • Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya
  • Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
  • Menurut Sudikno Mertukusumo sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang tediri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.
  • Dengan kata kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.
  • Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.
Dengan kata kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.
  • Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.
  • Dapat disimpulkan Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.
  • Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.
  • Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut
  • Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem.
"Baca juga Apa Perancangan Peraturan Perundang - Undangan ?"
*Sumber artikel dari Zulwisman, SH. MH

Apa Itu Perancangan Peraturan Perundang - Undangan ?

Perundang-undangan  (Legislation, wetgeving, Gesetgebung) mempunyai arti :
Apa Perancangan Peraturan Perundang - Undangan ?
1. Proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan  peraturan-peraturan, baik  di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan Perundang-undangan adalah peratuan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004)

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pembentukan, bentuk, isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.

2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.

3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku.

4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).
Secara umum, Perancangan Peraturan Perundang – Undangan diartikan sebagai suatu proses penyusunan/perancangan peraturan perundang-undangan atau kegiatan yang menghasilkan peraturan sebagai outputnya.

Namun jika dilihat dari segi teknis, Perancangan Peraturan Perundang – Undangan merupakan serangkaian kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
*Sumber artikel dari Zulwisman, SH. MH

Apa Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Lainnya ?

A. Kaitan Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi
Apa Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Lainnya ?
Hukum Pajak menyangkut Hukum Administrasi karena dalam APBN terdapat pendapatan (Pemasukan) negara antara lain berupa pajak, dimana secara administrasi dan organisasi  diatur pemungutannya kepada rakyat.

Adanya Unsur Hukum Administrasi dalam Hukum Pajak :
  • Pajak ditarik oleh pemerintah dengan admininistrasi yang baik
  • Apabila petugas kantor pajak melakukan penyelewengan, maka diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Administrasi negara
  • Dalam Memakai Materai Pada surat perjanjian, akte, surat berharga, surat kuasa yang telah ditetapkan, ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan maka dikenakan denda administrasi. Sebanyak 100 kali materai yang sebenarnya, baik itu disengaja atau tidak, dimengerti atau tidak.
  • Seorang majikan wajib pajak upah kepada pegawainya dan diserah kepada negara, jika ia lalai/sengaja tidak menyerahkan kepada kas negara maka kena hukuman Administrasi. Dengan dicabut izin usahanya.
B. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata
  • Didalam Hukum Pajak yang terkena pajak adalah orang dewasa untuk melihat sewasanya wagra negara diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata.
  • Menurut Buku III KUH Perdata (B.W) dalam hal ini hutang piutang yang menimbulkan hukum perdata.
Menurut Pasal 1352 KUH Perdata (B.W), Perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir :
  1. Persetujuan. 
  2. Undang-undang. Inilah dasar timbulnya hutang pajak.
Secara umum yang merupakan induk pangkal hukum sebagai Lex Generalis dalam arti luas adalah hukum perdata.

Sedangkan Hukum Pajak merupakan Hukum Khusus (Lex Spesialis) yang mempunyai unsur publik karena negara sebagai badan hukum (Rechtspersoon) menjadi pihak kreditur.

C. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana

Hukum Pajak menyangkut pidana karena jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong maka dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena ketentuan pidana juga diatur dalam hukum pajak.

Menurut Pasal 103 KUH Pidana Ketentuan pidana pada KHU Pidana berlaku juga untuk tindak pidana dalam UU lainya, Seperti H. Pajak.

Faktor  seseorang  melakukan pidana khusus dalam hukum pajak sehingga timbul hukum pidana :
  • Wajib Pajak Mengisi formulir dan keterangan secara palsu atau tidak dengan sebenarnya, maka wajib pajak itu dapat dipidana telah memalsukan keterangan.
  • Dalam Pasal 322 KUH Pidana diancam terhadap pegawai yang sengaja membuka rahasia, yang seharusnya disimpan secara baik.
  • Terhadap orang atau badan yang melakukan usaha menyimpan, menguasai atau membuat laporan keuangan dan harta benda kekayaan pihak ketiga, Seperti : Akuntan, Biro administrasi, biro penasehat, wajib memberi keterangan dan memperlihatkan arsip kepada petugas pajak, jika melakukan pelanggaran terhadap hal ini maka dikenakan hukuman pidana.
  • Berdasarkan Stb 1941 No. 491 terhadap seseorang yang memakai lagi materai tempel yang telah dipakai, merupakan kejahatan Pidana Fisikal dan diancam sesuai pasal 122 ayat 1 Aturan bea materai 1921 dan pasal 260 KUH Pidana
  • Sogok atau suap kepada wajib pajak dan sebaliknya.
  • Pemerasan terhadap wajib pajak.
D. Kaitan Hukum Pajak Dengan Konstitusi

Hal ini terjadi karena secara garis besar dan secara prinsip hukum pajak termuat dalam konstitusi negara baik dalam UU maupun Convention.

Di NKRI tentang pajak terdapat dalam Pasal 23 A UUD 45. berdasarkan bunyi pasal ini terdapat unsur konstitusi yakni pajak untuk keperluan negara dan ditarik oleh pihak berwenang yakni pemerintah bukan swasta.

E. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum Tata Negara

Hukum Pajak menyangkut Hukum tata negara karena memungut pajak itu melalui pelaksanaan oleh BE/pemerintah gunanya untuk membiayai Keseluruhan negara.

Dalam RUU APBN pemasukan negara adalah pajak sebagai sumber utama. RAPBN menjadi APBN sumber utamanya adalah pajak.
"Baca artikel lain Bagaimana Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik"
*Sumber artikel dari Haryono, AS, SPD

Bagaimana Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik ?

NEGOSIASI
Bagaimana Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik
Negosiasi merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.

Dialog lebih banyak diwarnai pertimbangan politis daripada pertimbangan hukum. Apabila proses ini berhasil, putusannya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. 

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa paling penting, efektif dan banyak ditempuh. Perkembangan pengaturan mengenai negosiasi antara lain termuat dalam pasal 33 piagam PBB.

Segi positif dari negosiasi adalah :
  • Para pihak dapat melakukan perundingan secara langsung.
  • Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan penyelesaian.
  • Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung
  • Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik di luar negeri.
  • Berupaya mencari penyelesaian yang bisa memenangkan kedua belah pihak (win win solution).
  • Dapat digunakan untuk setiap tahap peneyelesaian sengketa.
Segi negatif dari negosiasi :
  • Proses penyelesaian demikian tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan dengan objektif.
  • Tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau bisa saja salah satu pihak bersikeras dengan pendiriannya.
  • Tertutup keikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa khususnya apabila salah satu pihak dalam posisi lemah.
PENCARIAN FAKTA

Penyelesaian dengan cara menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa.

Tujuan penyelesaian dengan cara pencarian fakta :
  1. Untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional.
  2. Untuk memastikan suatu kewajiban internasional terlaksana dengan baik.
  3. Merupakan unsur yang penting dalam proses pembuatan keputusan.
Dasar hukum penggunaan pencarian fakta sbg salah satu metode penyelesaian sengketa :
  1. Pasal 34 Piagam PBB.
  2. Pasal 9-36 Hague Convention on The Pacific Settlement of Disputes thn 1899 dan 1907.
Hasil pencarian fakta dilaporkan kepada para pihak dalam suatu bentuk laporan.

Laporan tersebut tidak memuat argumen atau usulan penyelesaian sengketa. Cara ini digunakan pula oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

JASA-JASA BAIK

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan jasa pihak ke-3.

Tujuannya : Menjalin kontak langsung diantara para pihak dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding.

Jasa-jasa baik dibedakan atas :
  1. Jasa baik teknis (technical good offices)
  2. Jasa baik politis (political good offices)
Jasa baik teknis

Definisi : Jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.

Tujuannya : Mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung diantara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.

Jasa baik politis

Definisi : Jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau kompensasi.

MEDIASI

Definisi : Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
Dasar hukumnya :
  1. Pasal 3 & 4 Konvensi Den haag
  2. Bab 6 Piagam PBB
  3. Prinsip-prinsip umum penyelesaian sengketa internasional.
  4. Konvensi Eropa
"Baca juga Hukum Humaniter - Perang Vietnam VS Kamboja Tahun 1978"
*Sumber artikel dari Widia Edorita, SH, MH

Menelusuri Perang Vietnam VS Kamboja Tahun 1978

Menelusuri Perang Vietnam VS Kamboja Tahun 1978
Faktor timbulnya perang :
  • Warisan sejarah yaitu menyangkut adanya batas-batas wilayah yang tidak jelas antara Vietnam dengan kamboja
  • Adanya keinginan dari Vietnam untuk memegang kendali atas Indocina termasuk didalamnya adalah Kamboja dan Laos
  • Adanya perpecahan antara dua kekuatan besar komunis di dunia yaitu Uni Soviet dan Cina
  • Kamboja selalu menjadi daerah rebutan antara Thailand dan Vietnam. Diantara keduanya tidak ingin Kamboja sebagai batu loncatan untuk menyerang negaranya
  • Adanya kepentingan, dengan Hanoi’s Blue Print ingin menjadikan Hanoi sebagai sentral kekuatan bagi seluruh Indocina
  • Invansi Vietnam Ke Kamboja tahun 1978 dimulai ketika pada 3 Desember 1978. Dalam invasi yang terjadi banyak terjadi perlawanan dari rakyat Kamboja. 
Perlawanan tersebut dilakukan fraksi-fraksi perlawanan yang mana fraksi-fraksi tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :
  1. Kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot
  2. Kelompok anti komunis pimpinan Son Sam atau Khmer People’s National liberation front (KPNLF)
  3. Kelompok Sihanouk
Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand.

Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari pembasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954.

Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi.

Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja.

Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama.

Pasca pemerintahan Partai Komunis Pol Pot mundur dari jabatannya pada 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis dan kekuatan yang dominan di dalamnya.

Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian, dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru.

Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996, saat banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat Khmer Merah yang penting juga berpindah pihak.

Pol Pot memerintahkan eksekusi terhadap rekan dekatnya Son Sen dan sebelas anggota keluarganya pada 10 Juni 1997 karena mencoba mengadakan persetujuan dengan pemerintah.

Pol Pot lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap Kepala Militer Khmer Merah, Ta Mok dan dijadikan tahanan rumah seumur hidup.

Pada April 1998, Ta Mok lari ke daerah hutan sambil membawa Pol Pot setelah sebuah serangan pemerintah yang baru.

Beberapa hari kemudian, Pada 15 April 1998, Pol Pot meninggal kabarnya akibat serangan jantung. 

Jasadnya kemudian dibakar di wilayah pedesaan, disaksikan oleh beberapa anggota eks-Khmer Merah.
"Baca juga Pengertian, Sejarah, Fungsi, Latar Belakang Mahkamah Internasional"

*Sumber : Wiwin Susanti

Pengertian, Sejarah, Fungsi, Latar Belakang Mahkamah Internasional

pengertian, sejarah, fungsi, latar belakang mahkamah internasional
SEJARAH DAN LATAR BELAKANG
  • Mahkamah Internasional diawali oleh pendirian Mahkamah Internasional Permanen (Permanen Court of International Justice) pada tahun 1922.
  • PCIJ berkedudukan tetap di Piece Palace, Den Haag
  • Sidang pertama berlangsung pada 15 Februari 1922. 
Lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan tahun 1945 berfungsi tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen.

Peran PCIJ dalam penyelesaian sengketa :
  • PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Statuta dan Rules of Procedurenya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada PCIJ.
  • PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu Registry (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional.
  • Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ
  • Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap jurisdiksi PCIJ.
  • PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
  • Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip ex aequo et bono apabila para pihak menghendakinya.
  • PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.
Perang Dunia ke II tahun 1939 berdampak pada bubarnya PCIJ. Pada tahun 1942, Menlu AS menyatakan kesepakatan untuk mengaktifkan kembali suatu mahkamah internasional.

Alasan utama pembentukan kembali Mahkamah Internasional :
  • Karena Mahkamah tersebut akan merupakan badan hukum utama PBB, maka dirasakan kurang tepat peranannya tersebut diisi oleh PCIJ yang pada waktu itu (tahun 1945) sudah tidak aktif lagi.
  • Pembentukan suatu Mahkamah baru lebih konsisten dengan ketentuan Piagam bahwa semua anggota PBB adalah ipso facto juga anggota Statuta Mahkamah.
  • Beberapa negara yang merupakan peserta pada Statuta PCIJ tidak ikut dalam konperensi San Fransisco dan sebaliknya beberapa negara yang ikut dalam konperensi bukanlah peserta pada Statuta PCIJ.
  • Terdapat perasaan dari seperempat anggota peserta konperensi pada waktu itu bahwa PCIJ merupakan bagian dari orde lama, yaitu di mana negara-negara Eropa mendominasi secara politis dan hukum masyarakat internasional dan bahwa pembentukan suatu mahkamah baru akan memudahkan bagi negara-negara di luar Eropa untuk memainkan peranan yang lebih berpengaruh.
Komposisi Mahkamah Internasional (MI)

Terdiri dari 15 hakim :
  • 2 diantaranya merangkap sebagai ketua dan wakil ketua.
  • Masa jabatanya adalah 9 tahun.
  • Pemilihan diadakan setiap tiga tahun untuk satu-sepertiga dari kursi, dan hakim pensiun dapat dipilih kembali.
  • Calon hakim tersebut direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap dibidang hukum internasional.
Susunan Mahkamah adalah sebagai berikut :
  1. Presiden : Shi Jiuyong (Cina)
  2. Wakil Presiden : Raymond Ranjeva (Madagaskar)
  3. Hakim : 
  • Gilbert Guillaume (Prancis)
  • Abdul G. Koroma (Sirra Leone)
  • Vladlen S Vereshchetin (Federasi Rusia)
  • Rosalyn Higgins (Inggris)
  • Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela)
  • Pieter H. Kooijmans (Belanda)
  • Francisco Rezek (Brazil)
  • Shawkat Al-Khasawneh AWN (Jordan)
  • Thomas Burgenthal (Amerika Serikat)
  • Elaraby Nabil (Mesir)
  • Hisashi Owada (Jepang)
  • Bruno Simma (Jerman) dan
  • Peter Tomka (Slovakia)
Fungsi Utama Mahkamah Internasional

Fungsi utama MI adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah Negara.

Pasal 34 statuta MI menyatakan bahwa yang boleh beracara di MI hanyalah subyek hukum Negara (only states may be parties in cases before the court).

3 kategori Negara :
  • Negara anggota PBB.
  • Negara bukan anggota PBB yang menjadi anggota statuta asal memenuhi persyaratan.
  • Negara bukan anggota statuta MI harus membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan Mahkamah Internasional dan piagam PBB.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Yurisdiksi menjadi dasar MI dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan cara penerimaan Yuridikasi :

1. Perjanjian khusus, yang berisi subjek persengketaan.

2. Penundukan diri dalam perjanjian internasional

3. Pernyataan penundukan diri negara peserta statuta mahkamah internasonal

4. Keputusan mahkamah internasonal, mengenai yurisdiksinya.

5. Penafsiran putusan

6. Perbaikan putusan
"Baca juga Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja Anak-Anak"
*Sumber :  WIDIA EDORITA, SH ,MH

Mengenali Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja Anak-Anak

hukum perburuhan tenaga kerja
JAM KERJA

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai pasal 77 sampai dengan pasal 85.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:
  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau
  • 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. 

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas dalam Perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama

Waktu Lembur

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Jam Istirahat Kerja ?

Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003). 

Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah (Pasal 80 UU 13/2003).

Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu (Pasal 79 UU 13/2003).

PEKERJA ANAK
hukum perburuhan dan tenaga kerja anak-anak
Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil.

Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengijinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Apakah di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai pekerja anak ?
Jawabannya, ADA !

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlidungan bagi pekerja anak.

2. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
  • Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja
  • Umur minimum tidak boleh 15 tahun. Negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan.
  • Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”.
  • Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.
3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.

Pada usia berapa seseorang diperbolehkan bekerja ?

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Dalam pasal 68 melarang pengusaha memperkerjakan anak

Namun dalam Pasal 69, 70, 71 : Mengatur tentang pengecualian bagi anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Bagaimana sistem pengupahan untuk Pekerja anak ?
  • Diatur dalam Pasal 92 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  • Struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Maka, biasanya upah bagi golongan pekerja usia sangat muda ini berada di bawah pekerja biasanya.
Apa saja bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak ?

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan sosial.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulumpendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan : 
  • Usia paling sedikit 14 tahun.
  • Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakn pekerjaan.
  • Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, makan anak perlu diberikan  kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya.

Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Apa persyaratan untuk mempekerjakan anak usia 13 – 15 tahun untuk pekerjaan ringan ?

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
  • Izin tertulis dari orang tua atau wali;
  • Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  • Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  • Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  • Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
  • Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  • Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apa kriteria dari pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak ?

Dalam Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004  dijelaskan bahwa pekerjaan untuk
mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :
  • Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
  • Pekerjaan tersebut diminati anak
  • Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
  • Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak
Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan/pengusaha yang ingin mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat ?

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  • Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
  • Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam/hari dan 12 jam/minggu.
  • Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
  • Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
  • Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu
  • Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
Apa saja yang termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi pekerja anak ?

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 UU. No 13/ 2003, meliputi :
  • Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
  • Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak  untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
  • Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan  anak untuk produksi dan perdagangan minuman  keras, narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
  • Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
Apa saja jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak ?

A. Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No: KEP. 235 /MEN/2003

Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan / pemasangan, pengoperasian dan perbaikan :
  • Mesin-mesin
  • Pesawat
  • Alat berat : traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin  pancang
  • Instalasi : pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
  • Peralatan lainnya : tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.
  • Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
  • Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
  • Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
  • Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
  • Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan
  • Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
  • Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
  • Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
  • Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
  • Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
  • Di Kapal.
  • Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
  • Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00
B. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
  • Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi
  • Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.
"Baca juga Apa Itu Lembaga Yudisial (Mahkamah Regional)"
*Sumber Slide PPT : TIMBUL AMAN SIMORANGKIR, SH

Apa Itu Lembaga Yudisial (Mahkamah Regional) ?

Selain Piagam Hak Asasi Manusia PBB, perlindungan hak asasi di Eropa dijamin oleh Konvensi HAM Eropa yang disepakati setelah Perang Dunia II.

Wacana hak asasi di Eropa banyak dipengaruhi oleh pembantaian massal yang dilakukan rezim NAZI Jerman pada Perang Dunia II.

I. European Commission of Human Rights dan European Court of Human Rights European

1. Commission of Human Rights. 
  • Komisi ini terdiri dari sejumlah anggota yang sebanding dengan jumlah negara-negara peserta perjanjian, tetapi tidak diperkenankan ada dua anggota yang memiliki kewarganegaraan dari negara yang sama
  • Tugas Komisi yang paling utama salah satunya adalah melakukan konsiliasi, karena itu pada kenyataannya Komisi berkedudukan secara privat.
2. European Court of Human Rights. 
  • Pembentukan Mahkamah tidak simultan dengan berlakunya Konvensi tetapi, karena pengakuan yurisdiksinya bersifat opsional oleh negara peserta perjanjian, menunggu pengakuan oleh delapan peserta Konvensi, hal itu baru terwujuud tanggal 3 September 1958.
lembaga yudisial (mahkamah regional)
II. Court of Justice of the European Communities

1. Yurisdiksi Umum :
  • Banding terhadap sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman yang diperintahkan oleh organ-organ eksekutif.
  • Gugatan-gugatan untuk menjalankan tanggung jawab non-kontraktual dari Community
  • Proses-proses perkara untuk melaksanakan tanggung jawab kontraktual dari Community
2. Yurisdiksi sebagai  Peradilan Administrasi

3. Gugatan-gugatan terhadap Anggota-anggota Organ-organ Eksekutif  dan Yudisial

4. Yurisdiksi atau Masalah-masalah Praperadilan yang timbul di Muka Pengadilan-pengadilan Negara

5. Banding-banding terhadap Negara-negara Anggota
  • Melalui organ-organ Community
  • Melalui negara-negara anggota lain
6. Yurisdiksi Penasihatan

Keputusan-Keputusan Mahkamah

Mahkamah Eropa dibentuk untuk mengkaji apakah lembaga dan pengadilan nasional mematuhi standar hak asasi manusia.

Komisi Mediasi, Konsiliasi dan ARBITRASE
  • Mediasi, Ketua Komisi dgn persetujuan para pihak, mengangkat satu atau lebih anggota dari Komisi utk bertindak sebagai penengah dlm suatu sengketa
  • Konsiliasi, apabila permohonan dlm bentuk petisi dibuat oleh satu pihak, maka pihak itu harus menunjukkan bahwa pemberitahuan tertulis lebih dahulu telah diberikan kepada pihak yg menjadi lawanannya, dan Ketua hrs memperoleh keyakinan bahwa para pihak telah sepakat mengenai konsiliasi.
  • Arbitrase, disini kembai ditekankan adanya persetujuan dan kesepakatan dari para pihak.
Pengadilan-Pengadilan Administrasi
  1. Susunan Keanggotaan
  2. Prosedur
  3. Yurisdiksi
  4. Keputusan-keputusan
  5. Peninjauan Kembali Keputusan-keputusan
"Baca juga Apa Itu Perlindungan Ekonomis dan Kesejahteraan Tenaga Kerja"
*Sumber Slide PPT : TIMBUL AMAN SIMORANGKIR, SH