Hosting Unlimited Indonesia

28 April 2017

Pengundangan dan Daya Ikat Serta Penyerbarluasan

Assalamualaikum Wr Wb

Pengertian Pengundangan :
  • Pemberitahuan kepada umum, ditetapkan terhadap tindakan – tindakan pemerintah tertentu, sebagian dengan sanksi Pidana
  • Pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketauhi oleh umum
  • Perintah yang diberikan agar suatu undang – undang diberlakukan dan diumumkan
  • Mengumumkan kepada rakyat banyak, membawa kepada khalayak ramai
Pengundangan

Pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Landasan dan tujuan Pengundangan
  • Setiap orang dianggap mengetauhi undang – undang
  • Ketidaktahuan seseorang terhadap undang – undang tidak memaafkannya
Tempat Pengundangan dan jenis Peraturan yang diundangkan :
  • Pengumuman suatu undang – undang dan peraturan Presiden dilakukan dengan menempelkan dipapan pengumuman di muka KNIP
  • Pengumuman disiarkan melalui perantaraan surat kabar,dan Radio. (PP No 1 tahun 1945 tentang Pengumuman dan mulai berlakunya Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah).
  • Undang – undang Federal serta PP dimuat dalam Lembaran Negara
  • Peraturan mengenai hal – hal yang dengan undang – undang federal atau dengan peraturan pemerintah diserahkan kepada alat kelengkapan RIS, dan juga surat – surat lain yang harus ataupun dianggap perlu/berguna disiarkan dalam Berita Negara
Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi :

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Presiden mengenai :
  • Pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan
  • Pernyataan keadaan bahaya.
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh :
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Konstitusi, dan
  • Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.
Pengundangan berdasrkan UU No 10/2004

Pasal 45

Bahwa, agar setiap orang mengetauhinya peraturan perundang – undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :
  • Lembaran Negara RI
  • Berita Negara RI
  • Lembaran Daerah
  • Berita Daerah
Pasal 81 UU No 12 Tahun 2011
Agar setiap orang mengetauhinya, peraturan perundang – undangan harus diundangkan dalam menempatkannya dalam :
  • Lembaran Negara RI
  • Tambahan Lembaran Negara RI
  • Berita Negara RI
  • Tambahan Berita Negara RI
  • Lemberan Daerah
  • Tambahan Lembaran Daerah
  • Berita Daerah
Pasal 84
  • Tambahan Lembaran Negara RI memuat tentang penjelasan Peraturan perundang – undangan yang di muat dalam Lembaran Negara RI
  • Tambahan Berita Negara RI memuat tentang penjelasan Peraturan perundang – undangan yang di muat dalam Berita Negara RI
Hubungan Antara Pengundangan dan daya ikat
  • Berlaku pada tanggal diundangkan
  • Berlaku bebrapa waktu setelah di undangkan
  • Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu
Pengundangan berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 :
  • Naskah undang – undang yang telah disahkan Presiden disampaikan oleh Mensesneg kepada Menteri untuk diundangkan dalam LNRI
  • Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang dan Naskah Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan disampaikan mensesneg kepada Menteri untuk diundangkan dalam LNRI
  • Naskah Peraturan Presiden yang telah ditetapkan Presiden disampaikan oleh sekretaris Kabinet Kepada Menteri untuk diundangkan dalam LNRI
  • Peraturan perundang – Undangan lainnya yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga disampaikan kepada Menteri untuk di undangkan dalam LNRI
  • Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan Perundang – undangan kemudian akan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Undang – Undang /Perpu,PP dan Peraturan Presiden serta peraturan Lembaga dan menempatkannya dalam LNRI dengan membubuhkan Nomor dan tahunnya, serta menempatkan Penjelasannya serta nomor dalam Tambahan Lembaran Negara.
  • Naskah Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perundang – undangan lainnya yang telah ditetapkan di beri nomor dan tahunnya di sampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya di undangkan dengan Penempatannya dalam BNRI
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  • Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) softcopy.
  • Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk diundangkan.
  • Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor dan tahun pada Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, dan memberi nomor pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani.
  • Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disampaikan kepada instansi pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai arsip.
  • Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan.
  • Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun.
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
  • Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya.
  • Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan.
  • Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada kementrian/Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan masyarakat yang membutuhkan.
  • Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak terkait.
  • Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diakses melalui website: www.djpp.depkumham.go.id, atau lainnya.
  • Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konfrensi pers, dan cara lainnya
Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum

*Sumber : Zulwisman, SH, MH

24 April 2017

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Assalamualaikum

Konsep Constitusional review dibedakan dengan istilah Judicial review :
  • Constitusional review selain dapat dilakukan oleh hakim dapat juga dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung Undang-Undang Dasar suatu Negara memberikan kewenangannya.
  • Constitusional review hanya mencakup konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian
  • Constitusional review atau pengujian konstitusional dapat dilakukan oleh lembaga apa saja, tergantung konstitusi mengamanatkannya.
  • Constitusional review atau pengujian konstitusional tidak selalu dilakukan oleh lembaga peradilan ‘court’ sebagai lembaga hokum,
  • Judicial review lebih luas cakupannya, yakni mencakup legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedang
Mahkamah Agung

Pasal 24A 

  • Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi.
  • Menguji peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang terhadap Undang – Undang.
  • Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang - Undang
Pengajuan Judicial Reveiw Ke Mahkamah Agung

KewenanganMahkamah Agung (“MA”) terkait dengan judicial review adalah sebagai berikut :
  • MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  • MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara TERTULIS dan rangkap sesuai keperluan dalam Bahasa Indonesia

2. Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
  • Perorangan warga negara Indonesia
  • Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat.
Pasal 31A ayat [2] UU 3/2009)

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama dan alamat pemohon.

2. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
  • Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  • Peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  • Hal-hal yang diminta untuk diputus.
Permohonan judicial review ke MA diatur lebih rinci dalam Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 1/2004”) dengan menggunakan terminologi Permohonan Keberatan.

Permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara :
  • Langsung ke MA; atau
  • Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. (lihat Pasal 2 ayat [1] Perma 1/2004)
  • Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 2 ayat [4] Perma 1/2004).
  • Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri (Pasal 2 ayat [5] Perma 1/2004).
Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung (Pasal 3 Perma 1/2004) :
  • Didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  • Dibukukan dalam buku register permohonan.
  • Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah.
Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri (Pasal 4 Perma 1/2004) :
  • Didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Permohonan atau kuasanya yang sah mem bayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima.
  • Permohonan dibukukan dalam buku register permohonan.
  • Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didatarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar,

Memutus sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.
  • Suasana sidang MPR pada saat pengesahan Perubahan Ketiga Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.
  • Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
  • Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
  • Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.
Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memutus pembubaran partai politik, dan
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
  • Penghianatan terhadap negara
  • Korupsi
  • Penyuapan
  • Tindak pidana lainnya;
b. Atau perbuatan tercela, dan/atau

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (Pasal 51 ayat [1] UU MK) :
  • Perorangan warga negara Indonesia.
  • Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  • Badan hukum publik atau privat, atau
  • Lembaga negara.
Pasal 30 ayat [1] UU MK)

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap (lihat Pasal 29 UUMK) yang memuat sekurang-kurangnya :

a. Identitas Pemohon, meliputi :
b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi :
  • Kewenangan Mahkamah
  • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji
  • Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.
c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu :
  • Mengabulkan permohonan Pemohon
  • Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945
  • Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu :
  • Mengabulkan permohonan Pemohon;
  • Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945
  • Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 31 UU MK jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang – Peraturan MK 6/2005) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut yaitu alat bukti berupa (Pasal 31 ayat [2] jo. Pasal 36 UU MK) :
  • Surat atau tulisan
  • Keterangan saksi
  • Keterangan ahli
  • Keterangan para pihak
  • Petunjuk; dan
  • Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Pasal 5 ayat [2] Peraturan MK 6/2005)Tata cara pengajuan permohonan :

a. Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.

b. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh talon Pemohon dengan Panitera.

c. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa :

c.1 Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  • Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,
  • Bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat,
  • Akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum,
  • Peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara.
d. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan

e. Daftar talon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi.

f. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

g. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon.

h. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.

i. Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

j. Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

Wassalamualaikum

*Sumber : Slide Powerpoint dari TIMBUL AMAN SIMORANGKIR, SH

13 April 2017

Desain Photoshop CS 5 Pribadi Penulis Bagian 2

Assalamualaikum
Kali ini saya akan membagikan gambar hasil desain photoshop bagian 2 (Lanjutan Desain Photoshop Pribadi Penulis Bagian 1) sewaktu kuliah di STMIK Amik Riau - Pekanbaru. Mudah-mudahan gambar ini bisa membuat anda mendapat ide baru dalam mendesain dengan Photoshop CS 5.

Untuk aplikasi lain seperti corel draw, adobe flash, dll saya masih belum sempat fokus mempelajarinya karena fokus ke blog juga.

Sedikit perkenalan dari saya sekarang saya bekerja di PAUD Nurul Iman Dumai sebagai Operator sekaligus tenaga administrasi. (Kunjungi juga >> PAUD Nurul Iman Dumai)

Langsung saja berikut contoh hasil desain pesanan kawan-kawan saya dengan aplikasi Photoshop CS 5 :

Brosur paud nurul iman dumai
 1. Desain brosur PAUD Nurul Iman - Dumai - Riau
banner tenda dan pelaminan riski wedding organizer
2. Desain banner Tenda & Pelaminan Riski WO 
pengalaman desain photoshop pertama penulis
 3. Inilah sejarah pertama saya mendesain lewat Aplikasi Photoshop. Dulunya (21-03-2014) udah bangga berhasil buat ini :D
Gambar Promosi Riski Wedding Organizer
 4. Gambar Promosi Riski Wedding Organizer - Pekanbaru- Riau
Brosur Tabligh Akbar Peringatan Tahun Baru Islam 1438 H
5. Brosur Tabligh Akbar Peringatan Tahun Baru Islam1438 H (FOSMA 165 Komisariat STMIK Amik Riau)
 6. Spanduk Terbaru Pendaftaran PAUD Nurul Iman Dumai - Riau
7. Banner Visi Misi PAUD Nurul Iman Dumai - Riau

Jika ada yang ingin memesan juga silahkan email saya di KONTAK.

Wassalamualaikkum
Sekian dan Terima Kasih

Apa Hukum Tentang Tenaga Kerja Wanita, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

hukum perburuhan tenaga kerja (pekerja wanita)

Adakah Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan ?
JAWABANNYA, ADA
  • Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
  • ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas)
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
hukum perburuhan tenaga kerja (pekerja wanita)

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu.

Praktek K3 (keselamatan kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit.

K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja.

Apakah di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai K3 ?
Jawabannya, ADA !
  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tambahan,
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal.

Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja

Keselamatan dan Kesehataan Kerja itu diperuntukkan untuk siapa ?

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.


Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ?

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :
  • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
  • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
  • Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
  • Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
  • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.
Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai K3 ?

Dalam Perjanjian Kerja Bersama  akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan  karyawan. Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.

PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB.

Apakah K3 ada kaitannya dengan JAMSOSTEK ?

Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dan sebagainya.

Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

(Baca juga >> Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja Anak-anak)

*Sumber Slide PPT : Timbul Aman Simorangkir, SH

11 April 2017

Menulis Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka Skripsi Gaya Sentrifugal (Lanjutan)

Assalamualaikum.

Berikut ini adalah Kelanjutan dari BAB II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka dari skripsi penulis alumni Teknik Informatika di STMIK Amik Riau dengan Judul IMPLEMENTASI MODEL GAYA SENTRIFUGAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MULTIMEDIA. Silahkan dibaca dan dijadikan referensi, jangan lupa sertakan sumber. Jika terdapat sumber dari buku, maka bukunya lebih baik dibaca juga.

Tetapi jangan di copy paste secara utuh, karena skripsi ini sudah ada dalam database pemerintah, ketika dijumpai terdapat banyak kesamaan dengan penulisan dibawah ini maka skripsi teman-teman bisa bisa dibatalkan bahkan gelar anda bisa dicabut karena dicap sebagai PLAGIAT.

Jika ada pertanyaan dan diskusi silahkan hubungi email penulis melalui KONTAK. (Untuk melihat postingan lain mengenai skripsi bisa menuju >> DAFTAR ISI dan klik label SKRIPSI)

II.1.8. Multimedia Sebagai Pembelajaran

Menurut (Priyanto, 2009) Multimedia Pembelajaran Berbasis Komputer adalah suatu media belajar berisi program (software) pembelajaran yang bersifat interaktif terdiri dari gabungan antara teks, gambar, grafis, sound, animasi, movie, audio dan video yang dibuat dengan program aplikasi komputer dan diakses/ditayangkan melalui bantuan komputer.

II.1.9. Perlunya Teknologi Multimedia
Seorang guru dapat memvisualisasikan materi gaya sentrifugal yang abstrak secara kasat mata dengan menggunakan teknologi multimedia. Selain dapat memvisualisasikan dengan lebih nyata, penggunaan animasi komputer juga mengakomodasi berbagai kegiatan seperti membaca, mendengarkan, dan melakukan.

Bahkan, jika animasi dibuat dengan baik, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton  (P & Iswanto, 2012).

II.1.10. Fisika
Berdasarkan sumber yang didapat dari halaman situs http://www.seputarpengetahuan.com, kata fisika berasal dari bahasa Yunani “physic” yang artinya alam. Jadi ilmu fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam serta seluruh interaksi yang ada didalamnya.

Fisika menggunakan proses yang terdiri dari pengamatan, pengukuran, analisis, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut harus berdasarkan ilmiah, yaitu objektif, menggunakan fakta-fakta, jujur, sabar, tidak mudah menyerah, ulet, dan teliti dalam mengambil suatu kesimpulan.

II.1.11. Flowchart
Flowchart atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan alir didalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart ini menjelaskan alur aplikasi media pembelajaran yang akan dibuat. Berikut adalah simbol flowchart yang digunakan dalam perancangan.

Tabel II.1. Simbol Flowchart
flowchart, sentrifugal, multimedia, aplikasi

II.1.12. Adobe Flash
Menurut (F, 2015) sejak di akuisi oleh perusahaan Adobe, maka software multimedia macromedia flash berubah menjadi adobe flash. Akuisisi ini pun bisa jadi merupakan pertanda bahwa prospek pembuatan animasi menggunakan flash semakin berkembang.

Adobe memiliki kemampuan menggambar, flash juga bisa sekaligus menganimasikanya. Memang efek-efek gambarnya tidak secanggih dan seberagam photoshop, tapi cukup untuk menggambarkan objek agar terlihat cantik dan artistik. Ekxtension yang dihasilkan antara lain (swf, HTML, gif, Jpeg, PNG, exe, macintos projector, mov).

II.1.13. Adobe Photoshop
Menurut Wibawanto (2013) Adobe Photoshop merupakan software pengolah gambar. Software ini diperlukan untuk mengolah gambar untuk keperluan mentekstur model 3 dimensi, pembuatan antarmuka, dan pembuatan aset-aset visual yang akan digunakan dalam sebuah game.

II.1.14. Paint
Berdasarkan kutipan dari sumber http://documents.tips/ , Program paint adalah salah satu program yang digunakan untuk membuatdan memperbaiki (mengedit) sebuah gambar. Program paint juga bisa digunakan untuk membuat gambar dikomputer dan juga mudah untuk dipelajari.

II.1.14.1. Kelebihan Paint
Berdasarkan kutipan dari sumber http://documents.tips/, Program paint juga  memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu :
  1. Mudah dipelajari.
  2. Telah tersedia dalam sistem operasi Windows.
  3. Tidak banyak memakan ruang Harddisk.
  4. Dapat membuat wallpaper (latar belakang desktop) secara otomatis.
II.2. Tinjauan Pustaka
II.2.1. Perkembangan Teknologi Multimedia dan Gaya Sentrifugal
Perkembangan teknologi multimedia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al.(2012), dituliskan pada Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut yang berjudul Perancangan Aplikasi Multimedia Interaktif Company Profile Generic (Studi Kasus Cv. Ganetic) Septiana.

Masalah yang ditemukan yaitu awalnya team GANETIC membuat proposal/sebuah buku untuk publikasi kepada masyarakat dan instansi-instansi. Disamping itu perusahaan ini juga dibilang masih baru yang kadang orang lupa dan malas membaca company profilenya sehingga banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara kerja team GANETIC dalam bidang apa saja team GANETIC bisa memberikan solusi.

Belum adanya sistem yang memberikan kemudahan dalam penyajian profil perusahaan, informasi yang didapat oleh konsumenpun kurang memiliki gambaran yang jelas dan isi dari pesan kurang memiliki gambaran lengkap yang mudah dicerna dari maksud profil yang ada, karena media kertas yang terbatas informasinya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dwi Priyanto (2009) dalam Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Jurusan Tarbiyah Stain Purwokerto, INSANIA. Berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Komputer, membahas masalah yaitu melihat keterbatasan yang melekat pada media konvensional.

Maka sudah saatnya media konvensional ditingkatkan kualitasnya atau bahkan diganti dengan mengembangkan suatu media pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus interaktif, di antaranya adalah media pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan bantuan komputer. 

Penelitian tentang teknologi multimedia selanjutnya dilakukan oleh Simanihuruk dan Hartono (2015) yang dituangkan dalam jurnal Iinformatika. Berjudul Rancang Bangung Perangkat Lunak Pembelajaran Fisika Berbasis Computer Assisted Instruction Pada SMP St. Ignatius Medan. Masalah yang dibahas adalah diketahui mata pelajaran fisika ini biasanya sangat sulit dimengerti oleh sebagian siswa.

Adanya pemanfaatan komputer multimedia maka pemahaman mengenai topik fisika menjadi lebih mudah, selain itu materi yang dikemas dalam bentuk digital tersebut memudahkan para guru dalam penyampaian materi seperti tidak perlu dicatat berulang kali di papan tulis sehingga lebih menghemat waktu.

Penelitian mengenai gaya sentrifugal dikerjakan oleh Nugroho dan Asbah (2006) dituliskan dalam Laporan Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro di Kota Semarang Tahun 2006. Penelitian ini berjudul Pengembangan Sirkuit Tawang Mas Semarang Menjadi Sirkuit Balap Mobil.

Masalah yang dibahas adalah pada penyelenggaraan lomba sebagian besar tidak menggunakan arena khusus, karena mereka memakai jalan umum untuk lintasan balap. Hal tersebut tentunya berbahaya bagi peserta lomba karena lebar jalan yang tidak memenuhi syarat dan juga banyaknya sarana dan prasarana di pinggir jalan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa belum adanya penelitian tentang multimedia pembelajaran fisika yang memfoskuskan pada materi gaya sentrifugal ini. Jadi, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian awal tentang multimedia pembelajaran fisika khususnya gaya sentrifugal.
(Unduh Gratis File Skripsi Bab 2 Lengkap >> Disini)

Silahkan berkomentar dan jangan lupa bagikan :) *ahmadjulasman.com

Menulis Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Assalamualaikum.

Berikut ini adalah BAB II dari skripsi penulis alumni Teknik Informatika di STMIK Amik Riau dengan Judul IMPLEMENTASI MODEL GAYA SENTRIFUGAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MULTIMEDIA. Silahkan dibaca dan dijadikan referensi, jangan lupa sertakan sumber. Jika terdapat sumber dari buku, maka bukunya lebih baik dibaca juga.

Tetapi jangan di copy paste secara utuh, karena skripsi ini sudah ada dalam database pemerintah, ketika dijumpai terdapat banyak kesamaan dengan penulisan dibawah ini maka skripsi teman-teman bisa bisa dibatalkan bahkan gelar anda bisa dicabut karena dicap sebagai PLAGIAT.

Jika ada pertanyaan dan diskusi silahkan hubungi email penulis melalui KONTAK. (Baca juga >> Slide Presentasi Seminar Proposal dan Sidang Komprehensif)

BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
II.1. Landasan Teori
II.1.1. Pengertian Implementasi

Berdasarkan sumber dari situs http://karyatulisilmiah.com, kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan mekanisme suatu sistem.

Kata mekanisme artinya bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sugguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencpai tujuan kegiatan. Jadi, implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain ke dalam pemrograman.

II.1.2. Pengertian Model
Menurut Sholiq (2006) model adalah abstraksi yang menjelaskan hal-hal signifikan pada persoalan yang komplek dengan mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga membuat persoalan lebih mudah dipahami.

Abstraksi itu sendiri adalah kemampuan dasar manusia yang memungkinkan berurusan dengan suatu yang komplek. Misalnya, ahli teknik, seniman, dan pengarang membuat model untuk masalah-masalah yang dihadapi sebelum benar-benar secara nyata membangunnya.

II.1.3. Gaya Sentrifugal
Berdasarkan sumber yang dari https://belajar.kemdikbud.go.id, pada saat mobil melaju pada sebuah tikungan maka mobil akan melakukan gerak melingkar.

Hal itu menyebabkan timbulnya gaya sentrifugal yang arahnya keluar tikungan yang besarnya sama dengan gaya sentripetal dan selalu menuju pusat kelengkungan sehingga mobil tidak tergelincir.

Dalam hal ini, gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat kelengkungan diwakili oleh gaya gesekan roda yang melawan gaya sentrifugal mobil.

Sesuai dengan Hukum II Newton, bahwa gaya sentrifugal akan menyebabkan percepatan sentrifugal. Pada saat menikung, kecepatan mobil tidak boleh terlalu tinggi karena akan menghasilkan gaya sentrifugal yang besar.

Menurut (Yan Nugroho & Asbah, 2006),  superelevasi atau kemiringan melintang jalan pada lengkung horizontal bertujuan untuk memperoleh komponen gaya berat kendaraan sebagai penyeimbang gaya sentrifugal.

Semakin besar superelevasi maka komponen berat kendaraan yang diperoleh semakin besar. Berikut gaya yang bekerja terlihat pada Gambar 2.1 yaitu gaya sentrifugal (F), berat kendaraan (G), dan gaya gesek antara ban dan permukaan jalan (f).
Gambar II.1. Keseimbangan Gaya Pada Tikungan
Sumber : Wahyu Yan Nugroho dan Zuhwan Asbah.2006. Laporan Tugas Akhir Pengembangan Sirkuit Tawang Mas Semarang Menjadi Sirkuit Balap Mobil
Karena terdapat banyak rumus fisika yang belum didukung oleh Blog maka silahkan anda unduh file skripsi ini...(Unduh Gratis File Skripsi Bab 2 Lengkap >> Disini)
II.1.5. Pengertian Sirkuit
Menurut (Yan Nugroho & Asbah, 2006) sirkuit  adalah suatu arena tertutup, baik permanen maupun temporer, dimana permulaan atau start  dan pengakhiran atau finish terletak pada satu titik tangkap yang  sama  dan  dibangun  atau  disesuaikan  secara  khusus  untuk  balapan mobil dan motor.

II.1.6. Pengertian Multimedia
Menurut (Firdaus, Johar Damiri, & Tresnawati, 2012) mutimedia dapat diartikan sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar gerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pamakai melakukan navigasi dan berinteraksi dengan aplikasi tersebut.

II.1.7. Pengertian Pembelajaran
Menurut (Simanihuruk & Hartono, 2015) istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika si belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar.

(Kelanjutan bab baca di >> II.1.8. Multimedia Sebagai Pembelajaran)

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Menjadi Undang – Undang Dan Pengesahan Perjanjian Internasional

pengganti undang-undang, menjadi undang-undang, pasal
Assalamualaikum Wr Wb,
Pasal 22 UUD 1945
  • Dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang – Undang
  • Peraturan pemerintah itu harus mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  • Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 52
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang harus diajukan Ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan yang berikut.
  • Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pengajuan Rancangan Undang – Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang menjadi Undang – Undang.
  • DPR hanya memberikan Persetujuan atau tidak memberikan Persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
  • Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang mendapat Persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tersebut ditetapkan Menjadi Undang – Undang.
  • Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang  tidak mendapat Persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat(5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang.
  • Rancangan Undang – undang tentang Pencabutan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang.
Pengesahan Perjanjian Internasional

Pasal 11 UUD 1945
Presiden dengan Persetujuan DPR Menyatakan Perang, membuat perdamaian dan Perjanjian dengan Negara lain.

Pengertian
Menurut Undang – Undang No 24 Tahun 2004, Perjanjian Internasional :
Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum Publik.
1. Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.

2. Pengesahan Perjanjian Internasional tersebut dilakukan dengan undang – undang atau keputusan Presiden

3. Pengesahan Perjanjian Internasional yang dilakukan dengan Undang – undang adalah Perjanjian :
  • Masalah Politik, Perdamaian, pertahanan dan keamanan Negara
  • Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara RI
  • Kedaulatan atau hak Berdaulat Negara
  • HAM dan Lingkungan Hidup.
  • Pembentukan Kaedah Hukum baru
  • Pinjaman  dan/atau Hibah Luar Negeri

Wassalamualaikum Wr Wb.

*Sumber : Slide Powerpoint dari TIMBUL AMAN SIMORANGKIR, SH

Menulis BAB PENDAHULUAN Skripsi Gaya Sentrifugal (Lanjutan)

Assalamualaikum.

Berikut ini adalah kelanjutan dari BAB I PENDAHULUAN dari skripsi penulis alumni Teknik Informatika di STMIK Amik Riau dengan Judul IMPLEMENTASI MODEL GAYA SENTRIFUGAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MULTIMEDIA. Silahkan dibaca dan dijadikan referensi, jangan lupa sertakan sumber.

Tetapi jangan di copy paste secara utuh, karena skripsi ini sudah ada dalam database pemerintah, ketika dijumpai terdapat banyak kesamaan dengan penulisan dibawah ini maka skripsi teman-teman bisa bisa dibatalkan bahkan gelar anda bisa dicabut karena dicap sebagai PLAGIAT.

Jika ada pertanyaan dan diskusi silahkan hubungi email penulis melalui KONTAK(Baca juga >> Slide Presentasi Seminar Proposal dan Sidang Komprehensif)

I.6. Metodologi Penelitian
Pengembangan multimedia harus melewati tahapan-tahapan yang terancang dengan baik dan teratur, agar produk multimedia yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Gambaran metodologi dapat dilihat pada gambar 1.1 .
metodologi, multimedia, cocok
Gambar I.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC)
1. Concept (Konsep).
Tahap ini adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Menentukan jenis aplikasi apakah presentasi atau interaktif.

2. Design (Desain/Rancangan)
Pada tahapan ini dibuat spesifikasi aplikasi secara rinci dalam sebuah perancangan aplikasi. Perancangan ini menggunakan Diagram Alur (Flowchart) dan juga perancangan tampilan aplikasi.

3. Material Collection (Pengumpulan Materi).
Pada tahapan ini materi terkait bahan ajar pembelajaran didapat dari membaca buku referensi dan mencari sumber-sumber lain di internet. File seperti Audio, video, dan gambar didapat dari internet dan ada yang dibuat langsung.

4. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan). 
Tahapan dimana semua file-file dan materi dibuat serta dirangkai berdasarkan desain flowchart yang ada menjadi satu aplikasi yang utuh.

5. Testing (Uji Coba).
Tahap ini merupakan tahapan dilakukannya pengujian oleh pembuatnya sendiri. Tujuannya agar aplikasi pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan yang diharapkan sebelum diterapkan secara massal.

6. Distribution (Menyebar Luaskan).
Setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan baik sesuai dengan tujuan pembuatannya, aplikasi dapat disebarluaskan kepada pengguna.

I.7. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembahasan pembuatan laporan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan laporan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian implementasi, model, gaya sentrifugal, rumus kecepatan maksimum gerak benda di beberapa jenis tikungan, sirkuit, multimedia, pembelajaran, multimedia pembelajaran, perlukah teknologi multimedia, fisika, software, dan desain program dengan flowchart.

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini menguraikan tentang analisa umum, rancangan sistem, flowchart program, contoh perhitungan kecepatan maksimal di tikungan, contoh perhitungan gaya sentrifugal, dan rancangan tampilan.

BAB IV : IMPLEMENTASI
Setelah aplikasi pembelajaran dibuat maka aplikasi akan diimplementasikan serta diuji kelayakannya apakah sudah tepat dijadikan sebagai media pembelajaran fisika.

BAB V : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Untuk mendownload file asli silahkan klik (Menulis BAB PENDAHULUAN Skripsi Gaya Sentrifugal)

Wassalamualaikum Wr Wb

Menulis BAB PENDAHULUAN Skripsi Gaya Sentrifugal

gaya sentrifugal, skripsi, multimedia, animasi
Assalamualaikum.

Berikut ini adalah BAB I dari skripsi penulis alumni Teknik Informatika di STMIK Amik Riau dengan Judul IMPLEMENTASI MODEL GAYA SENTRIFUGAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MULTIMEDIA. Silahkan dibaca dan dijadikan referensi, jangan lupa sertakan sumber.

Tetapi jangan di copy paste secara utuh, karena skripsi ini sudah ada dalam database pemerintah, ketika dijumpai terdapat banyak kesamaan dengan penulisan dibawah ini maka skripsi teman-teman bisa bisa dibatalkan bahkan gelar anda bisa dicabut karena dicap sebagai PLAGIAT.

Jika ada pertanyaan dan diskusi silahkan hubungi email penulis melalui KONTAK. (Baca juga >> Slide Presentasi Seminar Proposal dan Sidang Komprehensif)

BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan teknologi pada saat ini sudah sangat dibutuhkan.

Salah satunya teknologi digunakan untuk membuat rancangan animasi sebagai media pembelajaran. Salah satunya adalah untuk pembelajaran fisika.
Bagi sebahagian siswa mata pelajaran ini sulit dimengerti jika dipelajari tanpa adanya praktek.

Program pembelajaran multimedia dapat menampilkan teks, gambar, suara, video, dan animasi sebagai pengganti prakteknya.

Keuntungan dari program pembelajaran multimedia adalah tampilannya yang menarik, sehingga pemahaman mengenai suatu topik menjadi lebih mudah. Salah satu topik dalam pelajaran fisika yaitu tentang gaya sentrifugal.

Gaya sentrifugal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tetapi jarang diperhatikan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya gaya sentrifugal adalah peristiwa saat kendaraan memasuki tikungan, secara berangsur-angsur kendaraan tersebut akan mendapatkan gaya dorong kesamping keluar dari lajur jalan.

Pemahaman tentang gaya sentrifugal ini akan sulit bagi siswa karena banyaknya rumus-rumus yang diterapkan untuk menghasilkan gaya tersebut.

Sehingga sulit untuk dihitung dan tidak tergambarkan dengan jelas. Maka dari itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang tepat agar proses penyampaian topik mengenai gaya sentrifugal dapat di mengerti oleh siswa.

Berdasarkan paparan telah dijelaskan maka penulis merancang sebuah aplikasi yang menampilkan program pembelajaran fisika.

Dilengakapi dengan simulasi berupa animasi mobil yang berjalan di sebuah lintasan dengan kondisi tertentu dan juga melewati beberapa tikungan.

Aplikasi ini akan dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan rumus tertentu untuk menentukan besarnya gaya sentrifugal yang ditimbulkan.

Diharapkan dengan aplikasi ini siswa mendapatkan pemahaman dan pengalaman visual dalam menghitung gaya sentrifugal.

Untuk itu penulis akan membahasnya pada judul “Implementasi Model Gaya Sentrifugal Dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia”. 

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Membuat Aplikasi Untuk Implementasi Model Gaya Sentrifugal Dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia ?”.

I.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dilakukan tidak keluar dari ruang lingkupnya, penulis membatasi permasalahan yang ada agar penyajiannya lebih terarah dan mencapai sasaran yang ditentukan. Adapun batasan masalah sebagai berikut :
  1. Aplikasi membahas materi gaya sentrifugal berupa teks, gambar, suara, video, dan, animasi 2D (2 Dimensi).
  2. Bentuk jalan yang digambarkan berupa jalan lurus, tikungan setengah lingkaran satuan jari-jari, dan kemiringan jalan dengan satuan derajat.
  3. Animasi kendaraan berupa mobil.
  4. Kondisi jalan kasar dan licin.
  5. Sudut kermiringan jalan ditikungan sebesar 37 Derajat (tan37 = 0,75)
I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
  1. Membuat aplikasi pembelajaran beserta program perhitungan menggunakan rumus fisika.
  2. Membuat animasi mobil yang berjalan dilintasan dengan menentukan kecepatan dan mobil otomatis mengurangi kecepatan saat melewati tikungan.
  3. Membuat informasi dalam aplikasi yang menarik, mudah dimengerti, jelas, dan menyenangkan.
I.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  1. Dapat memudahkan siswa dalam memahami materi gaya sentrifugal.
  2. Sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk belajar tanpa perlu adanya interaksi pembimbing atau pengajar secara langsung.
  3. Memberikan gambaran tentang pengaruh pergerakan kendaraan yang setelah angka di inputkan.
(Baca sub bab selengkapnya klik I.6. Metodologi Penelitian)

Unduh file asli di sini (Menulis BAB PENDAHULUAN Skripsi Gaya Sentrifugal)

Menulis Motto, Abstrak, dan Kata Pengantar Skripsi

Motto :

Semasa kita hidup ini lakukanlah hal yang baik maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Sebisa mungkin hindari menunda pekerjaan, jangan takut dan berfikir akan gagal ketika hendak memulainya.

Dikutip dari sumber di www.katakata.co.id, sesuatu akan menjadi suatu kebanggan, jika sesuatu itu dikerjakan dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya dan bukan hanya menjadi impian.

Jangan lupa berdoa, berusaha, ikhtiar (kerja keras), dan tawakkal (ketergantungan hati kepada Allah Subhanahuwata’ala).

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :
  • Kedua orang tua yang ku ayah dan ibu, yang tiada henti-hentinya berdoa, memberikan dukungan, dan nasehat-nasehat selama menjalani kehidupan ini
  • Adik – adik ku Siti Rahmah, dan Muhammad Fikri. Semoga kita selalu menjadi anak yang sholeh dan sholeha, pintar, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin
  • Teman – teman kuliah khususnya kelas A angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat, saran, dan nasehat dalam penulisan skripsi
  • Teman – teman seperjuangan di Organisasi FOSKOM STMIK Amik Riau, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya
  • Serta sepupu di Pekanbaru dan teman – teman yang lain. Baik itu teman kuliah, organisasi, sahabat, dan teman semasa sekolah yang juga ikut membantu dan memberikan semangat selama masa kuliah
*****

ABSTRACT
Lack of motivation because students learn the way the teachers taught only centered on a single source and low activity of students in learning activities. Physics is one of the subjects in the school. Most students consider physics lesson that was labelled an elusive. Including material to centrifugal force, as there are formulas and difficult visualisasi by students. Innovation in the field of study is urgently needed by an educator, to make the material that they convey is becoming more interesting. The existence of the feature of the text, images, sounds, videos, and animations make it the multimedia-based learning applications will increase the attraction of students to a learning material. The research methodology used is MDLC (Multimedia Development Life Cycle) which is an excellent research medotologi because the flow of creation of multimedia application compiled properly. The results of this research is a learning application that displays content, calculation, simulation, 2D animations, and videos.

Keywords: Physics, Centrifugal Force, Multimedia Development Life Cycle (MDLC)

ABSTRAK
Kurangnya motivasi belajar siswa karena cara guru mengajar hanya berpusat pada satu sumber dan rendahnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah. Sebagian siswa menganggap fisika sebagia pelajaran yang sulit dipahami. Termasuk kepada materi gaya sentrifugal, karena terdapat rumus dan sulit tervisualisasikan oleh siswa. Inovasi di dalam bidang pembelajaran sangat dibutuhkan oleh seorang pendidik, untuk menjadikan materi yang mereka sampaikan menjadi lebih menarik. Adanya fitur teks, gambar, suara, video, dan animasi membuat aplikasi pembelajaran berbasis multimedia ini akan meningkatkan daya tarik siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah MDLC (Multimedia Development Life Cycle) yang merupakan suatu medotologi penelitian yang sangat baik karena alur dari pembuatan aplikasi multimedia disusun secara baik. Hasil penelitian ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang menampilkan materi, perhitungan, simulasi berupa animasi 2D, dan video.

Kata Kunci : Fisika, Gaya Sentrifugal, Multimedia Development Life Cycle (MDLC)

*****

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Model Gaya Sentrifugal Dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia". Adapun skripsi ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir Program Pendidikan Strata 1 dengan jurusan Teknik Informatika di STMIK Amik Riau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi gaya sentrifugal dan siswa mudah memahami materi tersebut. Karena dapat menampilkan simulasi dengan animasi pergerakan mobil yang berjalan di lintasan serta perhitungan gaya sentrifugalnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan, baik dari pihak STMIK Amik Riau maupun dari pihak lainnya, namun segala kesalahan dalam penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada :
  1. Bapak Johar Arief, S.Sos, MM selaku Ketua STMIK Amik Riau
  2. Bapak Edwar Ali, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika
  3. Bapak Ir. Mardainis, M.Kom selaku dosen pembimbing skripsi
  4. Dosen-dosen dan seluruh karyawan STMIK Amik Riau
Demikianlah skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terutama bagi penulis dan para pembaca. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, 01 September 2016
Penyusun,

AHMAD JULASMAN
NIM. 1210031802014

Untuk mendownload file asli klik disini (Menulis Motto, Abstrak, dan Kata Pengantar Skripsi)